Medan – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengimbau seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten, untuk turut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Jaksa Agung agar para kepala desa diawasi secara ketat. Dengan begitu, dana desa bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Sumatera Utara, Selasa (21/1/2025).
Kemendes PDT menunjukkan komitmennya melalui terbitnya Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa setidaknya 20 persen dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan. Penggunaan dana ini harus disesuaikan dengan potensi desa masing-masing dan disepakati melalui musyawarah desa (Musdes).
Di Sumatera Utara, total dana desa tahun 2025 mencapai Rp4,57 triliun. Dana ini diharapkan dapat mendukung program-program strategis Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis. Mendes Yandri meminta seluruh pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama, untuk turut berkolaborasi dalam memastikan pemanfaatan dana desa berjalan efektif.
“Dana desa di Sumatera Utara sangat besar. Jangan sampai hilang jejaknya atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada 2.418 pendamping desa di sini, yang sudah dilaporkan membantu swasembada pangan dan pengawasan dapur makan bergizi gratis. Kuncinya adalah kolaborasi, koordinasi, dan pengawasan,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan ketahanan pangan tercapai pada 2027, dengan salah satu langkah awal menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025. Menteri Yandri juga memastikan hasil panen petani akan dibeli dengan harga yang layak, sehingga memberi keuntungan yang signifikan bagi masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut optimis bahwa keberhasilan program ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara besar yang sehat dan mandiri. Zulkifli menekankan pentingnya pengawasan hingga tingkat kepala desa.
“Kami berharap para bupati ikut memantau langsung. Kalau kepala daerah hadir, biasanya masalah selesai. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan dana desa tepat sasaran,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju berkat kekayaan sumber daya alamnya. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan bersama, target tersebut bisa terwujud.
Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai isu strategis, seperti peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, penyediaan bibit unggul, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan program makan bergizi gratis.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Dirjen PDT Samsul Widodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta para wakil menteri dari berbagai kementerian. Tak ketinggalan, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan para bupati setempat turut hadir untuk memastikan koordinasi berjalan lancar.
