Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya upaya serius dalam mengentaskan kemiskinan di desa. Menurutnya, kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat desa dan meningkatkan beban sosial.
Yandri menyoroti pentingnya penggunaan data tunggal untuk memetakan kemiskinan. Data ini membantu pemerintah menyalurkan bantuan dengan lebih tepat sasaran. “Kami ingin data yang akurat untuk membantu masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan,” ujar Yandri saat bertemu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Yandri menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT ini membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban ekonomi mereka. Ia menegaskan bahwa alokasi dana desa untuk BLT maksimal 15 persen, dengan prioritas untuk lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Kami fokus membantu keluarga miskin ekstrem di desa. Dana desa harus dimanfaatkan seefektif mungkin,” kata Yandri.
Mensos Gus Ipul menambahkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, angka kemiskinan turun dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,36% pada 2023.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan penurunan lebih signifikan. “Presiden ingin angka kemiskinan turun menjadi kurang dari 5% pada 2029. Untuk kemiskinan ekstrem, targetnya adalah 0% pada 2026,” tegasnya.
Selain BLT, pemerintah juga akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis dan pemberdayaan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, serta sejumlah staf ahli dan staf khusus Mendes PDT.
