Bandung — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam mendukung pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa di Jawa Barat. Dalam sambutannya pada Kegiatan deklarasi percepatan pembentukan KDMP di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025), Dedi menyatakan bahwa seluruh biaya akta notaris akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Kepada desa, enggak usah pusing soal biaya akta notaris. Rp14 miliar bukan masalah besar untuk Pemprov,” ujar Dedi, yang akrab disapa Bapak Aing oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat.
Gubernur yang juga dikenal dengan sapaan KDM ini menekankan pentingnya integritas para pengurus koperasi dalam mengelola dana dan operasional koperasi. Untuk itu, ia mendorong penggunaan sistem digital dalam seluruh transaksi koperasi sebagai bentuk transparansi dan pencegahan penyalahgunaan anggaran.
“Saya sarankan semua transaksi di Koperasi itu bukan tunai, tapi transaksi digital. Saya sudah bicara dengan Menteri Desa agar seluruh anggaran berbasis e-budgeting. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, di laci koperasi,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, penerapan transaksi digital akan membentuk tata kelola yang akuntabel dan mempercepat lahirnya desa-desa yang kuat dan mandiri secara ekonomi. Ia menilai, program Koperasi atau yang juga dikenal dengan sebutan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan menjadi beban bagi desa, melainkan justru menjadi penggerak utama sirkulasi ekonomi di tingkat akar rumput.
“Kalau uangnya berputar di desa, dari rakyat untuk rakyat, maka Kopdes Merah Putih akan menjadi fondasi ketahanan ekonomi desa,” jelas mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut.
Lebih jauh, Dedi juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan insentif tambahan bagi desa-desa yang mampu menjalankan koperasi dengan baik. Ia menjanjikan peningkatan alokasi dana desa dari Pemprov Jabar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan memajukan Desa.
“Nanti kalau desanya maju, nanti sama Gubernur ditambah dana desanya,” pungkasnya disambut tepuk tangan para peserta.
Program Kopdes Merah Putih untuk membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbasis rakyat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat, koperasi ini diharapkan mampu memutus mata rantai ketergantungan masyarakat desa pada tengkulak dan praktik ekonomi non-produktif lainnya.
