Kepala desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang bertugas membantu mengelola pemerintahan di tingkat desa. Namun, bagaimana sebenarnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa? Apakah kepala desa bisa mengganti seluruh perangkat desa secara sekaligus? Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut.
Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa
Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat perangkat desa yang akan membantu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, pengangkatan perangkat desa dilakukan setelah melalui tahapan seleksi yang melibatkan konsultasi dengan camat. Kepala desa bertanggung jawab untuk memimpin penjaringan dan seleksi calon perangkat desa, yang kemudian akan mendapat rekomendasi dari camat atau pejabat terkait.
Proses pengangkatan perangkat desa terdiri dari beberapa tahapan:
- Seleksi dan Penjaringan: Kepala desa membuka kesempatan bagi warga desa untuk mengikuti seleksi perangkat desa.
- Konsultasi dengan Camat: Setelah seleksi, kepala desa berkonsultasi dengan camat untuk menentukan calon perangkat desa yang memenuhi syarat.
- Keputusan Pengangkatan: Berdasarkan rekomendasi dari camat, kepala desa mengeluarkan keputusan untuk mengangkat perangkat desa yang terpilih.
Tahapan ini diatur untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih memiliki kualifikasi yang tepat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Larangan dan Sanksi bagi Perangkat Desa yang Melanggar Ketentuan
Setelah dilantik, perangkat desa harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terdapat beberapa larangan yang wajib dihindari, seperti:
- Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga desa.
- Terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- Merangkap jabatan di badan pemerintahan lain.
Jika perangkat desa terbukti melanggar larangan-larangan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis. Jika pelanggaran terus berlanjut, kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa secara sementara hingga permanen.
Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa
Selain diangkat, perangkat desa juga bisa diberhentikan dalam beberapa kondisi. Beberapa alasan pemberhentian perangkat desa adalah:
- Usia 60 Tahun: Perangkat desa yang telah mencapai usia 60 tahun tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat.
- Pelanggaran Hukum: Jika perangkat desa dinyatakan sebagai terpidana oleh pengadilan.
- Berhalangan Tetap: Kondisi kesehatan yang menghalangi perangkat desa untuk menjalankan tugasnya.
- Pelanggaran Etika dan Larangan: Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagai perangkat desa.
Namun, pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kepala desa harus berkonsultasi dengan camat dan mengikuti mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, pemberhentian perangkat desa harus melalui keputusan kepala desa yang berdasarkan rekomendasi dari camat.
Bisakah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?
Terkait pertanyaan apakah kepala desa bisa mengganti seluruh perangkat desa, hal ini sebenarnya bergantung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada aturan yang mengizinkan kepala desa untuk memberhentikan seluruh perangkat desa secara sekaligus tanpa alasan yang sah. Setiap keputusan pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan, serta melibatkan camat untuk memberikan rekomendasi.
Secara umum, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku, dan demi kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa harus selalu berkonsultasi dengan camat dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada.
Kesimpulan
Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat perangkat desa, namun harus mengikuti prosedur yang jelas dan melibatkan pihak terkait seperti camat. Demikian juga, pemberhentian perangkat desa tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, baik kepala desa maupun perangkat desa perlu memahami betul mekanisme ini agar tercipta pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Artikel ini dilansir dari sumber Hukumonline di sini.
